Loading...

Rabu, 31 Maret 2010

GUNAKAN BENDERA NEGARA LAIN PENGUSAHA PELAYARAN TAK NASIONALIS

Rabu, 31 Maret 2010

Guna menghindari kewajiban membayar pajak di dalam negeri, banyak pengusaha pelayaran nasional yang mendaftarkan kapalnya di luar negeri. Bahkan tidak sedikit pula pengusaha pelayaran yang mendaftarkan kapalnya dengan bendera kemudahan, yaitu kapal yang didaftarkan pemiliknya di negara lain, bukan diregistrasikan di negaranya sendiri.

Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) menilai, langkah yang dilakukan para pengusaha tersebut menunjukkan, jika jiwa nasionalisme mereka sempat rendah. Karena, mereka berarti juga tak mendukung pelaksanaan atas cabotage yang kini sedang digalakkan pemerintah. "Karenanya, untuk merangsang pengusaha pelayaran nasional kembali menggunakan bendera merah putih di kapalnya, pemerintah perlu memberikan berbagai insentif dan kemudahan. Karena pengalihan bendera asing ke merah putih akan membuka peluang kerja bagi pelaut yang masih banyak menganggur", ujar Presiden KPI Hanaf Rustandi Hanafi. Meski demikian, lanjut Hanafi, kemudahan pendaftaran kapal kebendera Indonesia juga harus dilakukan secara hati-hati dan cermat, termasuk memperhatikan hak-hak pelaut dalam kerangka perlindungan hubungan industrial yang layak. Sehingga tak menempatkan bendera Indonesia dalam jajaran Flag of Convenicce (FOC) yang justru diperangi ITF. Menurut Hanafi, International Transpor workers Federation (ITF) bersama serikat-serikat pekerja afiliasinya terus berupaya keras memerangi kapal-kapal berbendera kemudahan FOC yang beroperasi di seluruh dunia. Intinya untuk mengingatkan masyarakat dunia terhadap sisi buruk operasional kapal-kapal FOC, karena sering mengabaikan keselamatan dan kesejahteraan awaknya.


0 comments

Ditjen Bea Cukai ancam tindak kapal bodong

JAKARTA (Bisnis.com): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menindak tegas ribuan unit kapal niaga yang terbukti beroperasi di perairan Indonesia tanpa dilengkapi surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN).

Thomas Sugijata, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menegaskan sikap lembaga yang dipimpinnya tersebut sebagai respons atas masukan dari kalangan pelaku usaha yang melaporkan adanya ribuan unit kapal niaga yang beroperasi mengangkut komoditas impor tanpa dilengkapi PIB dan SKB PPN.

Namun, penindakan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa bukti yang kuat dan bantuan dari Diretorat Perhubungan Laut  sebagai instansi yang seharusnya bertindak atas praktik tersebut.


0 comments

Kapal niaga tanpa surat PIB akan dihukum

JAKARTA (Bisnis.com): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menindak tegas ribuan unit kapal niaga yang terbukti beroperasi di perairan Indonesia tanpa dilengkapi surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN).

Thomas Sugijata, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menegaskan sikap lembaga yang dipimpinnya tersebut sebagai respon atas masukan dari kalangan pelaku usaha yang melaporkan adanya ribuan unit kapal niaga yang beroperasi mengangkut komoditas impor tanpa dilengkapi PIB dan SKB PPN.

Namun, penindakan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa bukti yang kuat dan bantuan dari Diretorat Perhubungan Laut sebagai instansi yang seharusnya bertindak atas praktik tersebut. "Kalau begitu kita akan kerja sama [dengan Ditjen Perhubungan Laut]. Kita akan tertibkan kalau begitu. Kita akan minta data kapal 1000 itu yang mana saja,” jelas dia usai acara penandatanganan kontrak kinerja eselon II DJBC, hari ini.

Thomas menduga munculnya kasus tersebut kemungkinan ada hubungannya dengan penerapan azas cabottage atau kewajiban penggunaan armada berbendera Indonesia dalam kegiatan distribusi barang domestik. Namun, hal itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Perhubungan Laut selaku otoritas jasa angkutan laut.


0 comments

1.000 Kapal bodong diserahkan Kemenkeu

JAKARTA (Bisnis.com): Kementerian Perhubungan menyerahkan masalah 1.000 unit kapal yang diimpor tanpa dilengkapi dokumen pemberitahuan impor barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN) kepada Kementerian Keuangan.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Bobby R. Mamahit mengatakan masalah itu merupakan kewenangan Kementerian Keuangan kendati obyeknya menyangkut kapal.

"Kami serahkan masalahnya ke Kementerian Keuangan karena mereka yang menangani dokumen PIB dan SKB PPN," katanya pekan ini.

Dia menyatakan Kementerian Keuangan wajib merespons masalah itu karena masuknya banyak kapal ke Indonesia merupakan imbas Instruksi Presiden (Inpres) No.5/2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Bobby melanjutkan Inpres No.5/2005 telah mengamanatkan sejumlah instansi termasuk Kementerian Keuangan menyiapkan sejumlah regulasi dan kebijakan dengan tanggung jawab yang sama.

Sesuai ketentuan pajak, Bobby menambahkan impor dan penyerahan kapal tongkang dibebaskan dari pengenaan PPN sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 146/2000.
Direktur Jenderal Pajak juga telah mengeluarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-86/PJ/2009 tertanggal 7 September 2009.

Dalam Surat Edaran ini ditegaskan bahwa, atas impor kapal tongkang yang dilakukan dan digunakan oleh perusahaan pelayaran niaga atau perusahaan penangkapan ikan atau perusahaan penyelenggara jasa kepelabuhan nasional atau perusahaan penyelenggara jasa angkutan sungai, darat dan penyeberangan (ASDP) sesuai dengan kegiatan usahanya, dibebaskan dari pengenaan PPN.


0 comments

Selasa, 30 Maret 2010

Industri Pelayaran Desak Pemerintah Terapkan "Cabotage"

Selasa, 30 Maret 2010

Jakarta (ANTARA News) - Kalangan pelaku industri pelayaran mendesak pemerintah melaksanakan asas "cabotage" sebagai wadah perlindungan industri pelayaran nasional secara konsisten, diantaranya dengan memberikan insentif yang setara antara satu daerah dengan daerah lainnya.

Kepada pers di Jakarta, Senin, Sekjen Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Wing Wiryawan, menuturkan bahwa selama ini insentif pajak hanya bisa dinikmati di Batam saja, sementara untuk daerah-daerah lainnya di seluruh Indonesia tidak ada insentif tersebut.

"Padahal untuk galangan kapal-kapal di Batam itu, yang menikmati justru orang-orang asing dari Singapura karena pemilik kapal pribumi hanya segelintir saja," ujarnya.

Dengan adanya berbagai insentif di Batam, seperti bea masuk nol persen dan berbagai kemudahan lainnya, menurut Wing, maka biaya operasional industri perkapalan menjadi lebih rendah dibandingkan dengan daerah lainnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, para pelaku usaha di bidang perkapalan itu menghendaki agar pemerintah memberikan dukungan yang lebih kongkrit lagi kepada dunia usaha pelayaran Indonesia melalui fasilitas keringanan pajak guna mendukung asas "cabotage" yang telah dicanangkan pemerintah sejak 5 tahun silam.


0 comments

Minggu, 28 Maret 2010

Single operator untungkan siapa?

Minggu, 28 Maret 2010

Pengelolaan tunggal (single operator) terminal di dermaga konvensional Pelabuhan Tanjung Priok mulai bulan ini tampaknya bakal berjalan mulus. Pasalnya, meski sempat menuai tekanan dari sejumlah pihak, perusahaan bongkar muat (PBM) di pelabuhan tersibuk di Indonesia itu justru mendukung kebijakan PT Pelabuhan Indonesia II itu. Bahkan, Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) menjamin tidak ada gejolak yang dapat mengganggu pelayanan bongkar muat di pelabuhan setelah kontrak pengelolaan terminal operator di dermaga konvensional Pelabuhan Priok dihentikan mulai pertengahan bulan ini. Ketua Umum DPP APBMI Bambang K Rachwadi mengatakan asosiasinya tidak mempersoalkan pengelolaan dermaga konvensional di Pelabuhan Priok baik dikelola sendiri oleh Pelindo maupun melibatkan PBM swasta. "Apa pun bentuknya yang terpenting bisa mendukung percepatan arus barang melalui pelabuhan. Silakan dievaluasi apakah sistem yang sudah berjalan selama ini merepresentasikan percepatan arus barang di pelabuhan atau tidak," katanya kepada Bisnis kemarin. 10 Pengelola terminal konvensional di Pelabuhan Priok Perusahaan Terminal Akhir kontrak PT Tangguh Samudera Jaya A Maret 2010 PT Olah Jasa Andal B Maret 2010 PT Prima Nur Panurjwan D Maret 2010 PT Kaluku Maritima Utama E Maret 2010 PT Dwipa-hasta Utamaduta G Maret 2010 PT Mahardi Sarana Tama H Maret 2010 PT Adi Purusa I Maret 2010 PT Sarana Bandar Nasional K Maret 2010 PT Kharisma Bintang Samudera L Maret 2010 PT Hamparan Jala segara M Maret 2010 Sumber: PT Pelindo II APBMI juga mengimbau perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Priok bersikap profesional dengan tetap mengedepankan pelayanan kepada pengguna jasa. 


0 comments

Kamis, 18 Maret 2010

For Sale KAPAL FIBER JS 6022 6 METER

Kamis, 18 Maret 2010

DWT:
Class:
Bendera (Flag State):
Kapal Fiber (Fiberboat)/Speed Boat ukuran panjang 6 meter.kapasitas 10 Orang sangat cocok untuk berbagai keperluan : Kapal Sport Fishing(hobi mancing),kapal patroli (patrol boat) patroli pantai,patroli tambang,patroli kehutanan mangrove,patroli perikanan kelautan. kapal penyelamat pantai (Rescue Boat).

Contact:
arie surjono
081703337505
Alamat: Keputih Tegal Timur 60 Sukolilo Surabaya
Email: javaneseboat@gmail.com

sumber : JualBeliKapal.com


0 comments

DAMPAK ASAS CABOTAGE ► Utilisasi Galangan Naik Menjadi 60%

JAKARTA. Penerapan asas cabotage yang mewajibkan penggunaan kapal berbendera Indonesia di perairan dalam negeri mulai tahun ini bakalan mendongkrak pemesanan industri kapal dalam negeri. Maklum, selama ini tingkat utilisasi industri galangan kapal masih cukup rendah.

Menurut data yang dirilis oleh Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Perlindo), dari total kapasitas terpasang industri galangan kapal baru sekitar 500.000 dead weigth ton (DWT), utilisasinya saat ini baru sekitar 30% - 40%. "Harapannya, dengan kenaikan order dalam negeri bisa menaikkan utilisasi industri galangan kapal baru menjadi sekitar 60%," kata Sekretaris Jenderal Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Lepas Pantai Indonesia (Perlindo) Wing Wiryawan, Rabu (17/3).


0 comments

DERMAGA PELABUHAN SIBOLGA MASIH MILIKI DAYA DUKUNG 15 TON/SUMBU EKSEL

Kondisi  Dermaga PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Sibolga saat ini masih memiliki daya dukung 15 Ton/Sumbu  Eksel  dan  punya  Trestle  dengan  daya  dukung  10 Ton/Sumbu Eksel. Manajer PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) Cabang Sibolga Sihar Sihite, SH. MM mengatakan pihaknya hingga saat ini masih terus berupaya untuk mempertahankan usia trestle lersebut sedangkan kendaraan dan truk ekspedisi yang masuk ke  Pelabuhan  Sibolga  yakni  truk  enam  roda yang tingginya sampai 4,5 meter lebih. Untuk mengatasi hal tersebut kata Sihite, PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)  telah mengambil inisiatif dari sisi volume termasuk ketinggian truk yang harus dibatasi menjadi 3,30 meter.

Panjang  Dermaga  yang  terdapat  di pelabuhan  Pulau Herek 3,50 meter, lebar 15,50 meter dan kedalaman (LWS)  7 Meter.  Khusus  Dermaga Armada ASDP disediakan sepanjang 6 meter, lebar 25,70 meter. Fasilitas lain  yang  terdapat  di  Pelabuhan  Sibolga  ada gudang seluas 2.000 meter persegi, lapangan penumpukan barang  seluas  2.400  meter  persegi.  Terminal  Penumpang  terdapat  satu  buah  dengan luas 304 meter persegi,  sedang  lapangan  Parkir  seluas  100  meter persegi. Khusus Pelabuhan Rakyat terdapat Dermaga sepanjang 19,50 Meter, Lebar 35 Meter.


0 comments

Tim NSW: Izin ekspor sebaiknya ditangani pusat

JAKARTA,Window (NSW) mengharapkan agar seluruh perizinan ekspor komoditas ditangani oleh pemerintah pusat, agar mempermudah operasional sistem kepabeanan secara elektronik itu. Kepala Tim Pelaksana Teknis NSW Susiwijono Mugiharso mengatakan saat ini ada sejumlah komoditas yang perizinannya masih di tangan pemerintah daerah, di antaranya adalah kopi dan ikan. “SPE [surat perizinan ekspor] kopi itu mintanya masih di pemda, seharusnya kalau kegiatan ekspor itu kan sudah harus di pusat, dalam hal ini Kementerian Perdangan. Selain itu, ekspor ikan juga masih dikenakan retribusi daerah. Ke depannya diharapkan perizinan untuk ekspor, semuanya sudah ke pusat, dalam hal ini kementerian,” paparnya, sore ini. Dia menuturkan pihaknya sudah membahas penerbitan SPE kopi oleh pemda dengan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Diah Maulida. “Respon beliau cukup positif,” jelas Susiwijono.


0 comments

Kamis, 11 Maret 2010

Manajemen Penimbunan Batubara

Kamis, 11 Maret 2010

Stockpile berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses, sebagai persediaan yang baik, strategis dan meminimmalkan gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Selain itu juga berfungsi tempat pencampuran dan pembagian menurut jenis batubara agar sesuai dengan permintaan yang disyaratkan. Disamping tujuan tersebut, stockpile juga digunakan untuk mencampur batubara agar homogenasi sesuai dengan kebutuhan. Homogenasi bertujuan untuk menyiapkan produk dari satu tipe material dimana fluktuasi dalam kualitas batubara dan distribusi ukuran disamakan. Dalam proses homogenisasi ada dua tipe yaitu blending dan mixing.
Blending bertujuan untuk memperoleh produk akhir dari dua atau lebih tipe batubara yang lebih dikenal dengan komposisi kimia dimana batubara akan terdistribusi secaradan tanpa ada lagi tempat yang cukup besar untuk mengenali salah satu dari tipe batu bara tersebut ketika proses pengambilan contoh dilakukan. Dalam proses blending batubara harus tercampur secara merata atau distribusi merata. Sedangkan mixing merupakan salah satu dari tipe batubara yang tercampur masih dapat dilokasikan dalam kuantitas kecil dari hasil campuran material dari dua atau lebih tipe batubara.

Proses penyimpanan dapat dilakukan di dekat tambang, di dekat pelabuhan and di tempat pengguna batubara. Untuk proses penyimpanan diharapkan jangka waktunya tidak terlalu lama, karena akan berakibat pada penurunan kualitas batubara, proses penurunan kualitas tersebut biasanya lebih dipengarugi oleh oksidasi dan alam. Barikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam management stockpile:


0 comments

Klasifikasi Batubara

Batubara merupakan salah satu jenis bahan bakar oembangkit energi. Berdasarkan cara penggunaannya sebagai penghasil energi, batubara dibedakan:

1.Penghasil energi panas primer, yaitu langsung dipergunakan untuk industri, misalnya sebagai bahan burner (pembakar) dalam industri semen, pembangkit listrik tenaga uap (PLTU), bahan bakar pembuat kapur tohor, bahan bakar pembuat genting, bahan bakar lokomotif, pereduksi proses metalurgi, kokas konvensional bahan bakar tidak berasap (smokeless fuel).

2.Penghasil energi sekunder, yaitu tidak langsung dipergunakan untuk idustri, misalnya sebagai bahan bakar padat (briket), bahan bakar cair (konversi menjadi bahan bakar cair), bahan bakar gas (konversi menjadi bahan bakar gas).
Batubara dapat pula dipergunakan tidak sebagai bahan bakar, tetapi digunakan sebagai reduktor pada proses peleburan timah industri ferro-nikel, industri besi dan baja, sebagai bahan pemurnian pada industri kimia (dalam bentuk karbon aktif), sebagai bahan pebuat kalsium karbida (dalam bentuk kokas atau semi kokas).


0 comments

EKSPOR CPO SUMUT TURUN 34,33%

Kendati  kesepakatan  kerja  sama  antara  Indonesia dan China sebagaimana tertuang dalam ASEAN - China Free Trade Agreement (AC-FTA) telah menghapus bea masuk CPO Indonesia ke negeri tirai bambu itu, namun ekspor  komoditas  andalan  Sumut  tersebut  melalui  Pelabuhan  Belawan  justru mengalami penurunan yang signifikan.

Data  dari  PT  Pelabuhan  Indonesia  I  (Persero)  Cabang  Belawan  mengungkapkan,  selama  Januari  2010 ekspor  CPO Sumut  ke  mancanegara  yang dikapalkan melalui Terminal Curah Cair (TCC) Pelabuhan Belawan dengan  menggunakan  pipa  terpadu  tercatat  166.268  ton,  Sementara  periode  serupa  2009  jumlahnya mencapai 253.213 ton atau turun sekitar 34,33%.


0 comments

PASCA FTA, IMPOR LEWAT BICT MENINGKAT TAJAM

Pasca  perdagangan  bebas  Asean China Free Trade Agreement (AC-FTA), impor Sumut melalui terminal peti kemas Belawan atau Belawan International Container Terminal (BICT) meningkat tajam.

Setelah  perdagangan  bebas  yang   menghapus  bea  masuk  sejumlah  komoditas   produk  China  itu diberlakukan  sesuai  kesepakatan  perdagangan  bebas  AC-FTA,  aktivitas  impor  melalui  terminal peti kemas terkemuka di luar Pulau Jawa naik sekitar 32,29%.

Asisten  Manajer  Humas  BICT  Suratman  S.Sos,  pekan  lalu  mengatakan,  pasca  perdagangan bebas AC-FTA  aktivitas  impor  terutama  komoditas  produk  negeri  tirai bambu melalui pelabuhan peti kemas BICT  meningkat  tajam  yakni  dari  107.357  ton  pada Januari 2009 menjadi 158.557 ton pada periode serupa 2010 atau terjadi lonjakan sekitar 32,29%.


0 comments

ONGKOS KIRIMAN PETI KEMAS MELONJAK

Tarif pengiriman peti kemas dari Pelabuhan Tanjung Priok ke Eropa dan Amerika Serikat sejak awal tahun ini terus melonjak hingga 300% dibandingkan dengan periode yang sama 2008.

Kepala Bidang Angkutan Kontainer Indonesian National Shipowners Association (INSA) Asmari Herry mengatakan tren kenaikan tarif kiriman peti kemas ke luar negeri itu tidak menular ke pasar angkutan antar pulau.

Menurut dia, kenaikan tarif kiriman peti kemas rute internasional itu merupakan dampak dari strategi perusahaan pelayaran asing yang tidak mengoperasikan sebagian armada karena minimnya volume muatan.

Perusahaan pelayaran asing sejak lalu sudah mulai mengandangkan kapalnya karena muatan minim akibat krisis perekonomian global. Dampak dari pengandangan kapal itu adalah tarif menjadi membaik, tutur Herry yang juga sebagai Executive Director Samudera Shipping Line, kemarin.

Dia mengungkapkan tarif pengiriman peti kemas ukuran 20 kaki dari Pelabuhan Priok ke Eropa pada awal 2008 hanya US$500 atau jauh lebih kecil dibandingkan dengan saat ini mencapai US$1.500. Adapun, untuk peti kemas ukuran 40 kaki mencapai US$2.250, meningkat dari sebelumnya hanya US$750.


0 comments

Management Stokpile Batubara

Stockpile Management berfungsi sebagai penyangga antara pengiriman dan proses. sebagai sediaan strategis terhadap gangguan yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Stockpile juga berfungsi sebagai proses homogenisasi dan atau pencampuran batubara untuk menyiapkan kualitas yang dipersyaratkan.

Disamping tujuan di atas di stockpile juga digunakan untuk mencampur batubara supaya homogenisasi bertujuan untuk menyiapkan produk dari satu tipe material dimana fluktuasi di dalam kualitas batubara dan distribusi ukuran disamakan . Dalam proses homogenisasi ada dua tipe yaitu bleding dan mixing.

Bleding bertujuan untuk memperoleh produk akhir dari dua atau lebih tipe batubara yang lebih dikenal dengan komposisi kimia dimana batubara akan terdistribusi secara merata dan tanpa ada lagi jumlah yang cukup besar untuk mengenali salah satu dari tipe batu bara tersebut ketika proses pengambilan contoh dilakukan. Dalam proses blending batubara harus tercampur secara merata. Sedangkan mixing merupakan salah satu tipe batubara yang tercampur masih dapat dilokasikan dalam kuantitas kecil dari hasil campuran material dari dua atau lebih tipe batubara.


0 comments

PELABUHAN TELUK LAMONG SELESAI 2012

SURABAYA (Bisnis.com): PT Pelabuhan Indonesia III meyakini proyek pengembangan Pelabuhan Teluk Lamong sebagai sarana penunjang Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dijadwalkan rampung pada 2012 menyusul proses tender pengerjaan proyek senilai Rp2,4 triliun itu yang diikuti 10 perusahaan segera diumumkan.

Direktur Operasi dan Teknik Pelindo III Faris Assegaf menyatakan keberadaan proyek terminal multifungsi Teluk Lamong sangat dibutuhkan untuk menunjang layanan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya yang akan segera memasuki tahap jenuh.

"Proyek pelabuhan Lamong Bay itu mesti segera direalisasikan karena tingkat kepadatan kesibukan di Pelabuhan Tanjung Perak mesti mendapat dukungan fasilitas penunjang mengingat pelabuhan yang berumur 100 tahun itu kini akan segera memasuki kapasitas maksimal. Pokoknya jangan ada kongesti di Tg. Perak,” kata Faris kepada Bisnis.com


0 comments

Pengembangan industri pelayaran belum efektif

JAKARTA (Bisnis.com):  Operator kapal penyeberangan belum merasakan implementasi UU No.17 tahun 2008 tentang Pelayaran dalam 2 tahun terakhir, terutama terkait dengan pasal 56 mengenai pengembangan industri pelayaran nasional.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Syarifuddin Mallarangan mengatakan pasal 56 UU No.17 tahun 2008 menegaskan pengembangan dan pengadaan armada niaga nasional dilakukan secara terpadu.

Menurut dia, pengertian terpadu di dalam UU tersebut menyebutkan kegiatan pemberdayaan armada niaga nasional dilakukan oleh pemerintah dengan memberikan sejumlah kemudahan kepada operator kapal.

Pasal 57 UU itu menyebutkan kemudahan yang dimaksud adalah pembiayaan dan perpajakan, kemitraan kontrak jangka panjang antara penyedia jasa dengan pemilik barang, dan memberikan jaminan tersedianya bahan bakar.

Namun, katanya, setelah 2 tahun UU itu ditetapkan, sektor pelayaran penyeberangan nasional belum mendapatkan kemudahan, buktinya kegiataan pengadaan armada dalam rangka peremajaan sulit mendapatkan sumber pendanaan.


0 comments

Dubai Doc investasi galangan kapal US$500 juta

JAKARTA (bisnis.com): Dubai Doc Yard, perusahaan galangan kapal asal Dubai akan merealisasikan investasi baru di industri perkapalan nasional senilai US$500 juta pada tahun ini.

Direktur Industri Maritim Ditjen Industri Alat Transportasi dan Telematika Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Soerjono mengatakan perusahaan galangan tersebut akan mendirikan pabrik galangan (shipyard) baru di Batam.

”Realisasi ini sudah hampir tuntas. Rencananya, galangan kapal ini akan beroperasi paling cepat pada akhir semester I/2010. Total kapasitas galangannya mencapai 500.000 DWT [dead weight ton],” katanya di Jakarta hari ini.

Selain itu, ujarnya, lima perusahaan galangan kapal di dalam negeri juga berencana membangun pabrik galangan baru pada pada tahun ini.


0 comments

PENERAPAN SISTEM NATIONAL SINGLE WINDOW (NSW)

National Single Windows (NSW) adalah suatu system terpadu diantara 21 instansi pemerintah terkait dengan proses export/import barang melalui satu pintu pemrosesan dokumen perizinan. Sistem NSW sendiri terintegrasi dengan system ASW (Asean Single Windows) yaitu suatu integrasi system NSW dari 10 Negara anggota ASEAN kedalam system bersama sebagai persyaratan pemenuhan komitmen perjanjian di tingkat regional ASEAN terutama yang terkait dengan pembentukkan organisasi AEC (ASEAN Economic Community).
NSW bertujuan mendukung kelancaran dokumen perizinan barang terutama untuk meningkatkan kinerja penanganan lalu lintas barang eksport-import khususnya yang terkait dengan meningkatkan kecepatan pelayanan, mengurangi biaya-biaya yang dibutuhkan, meningkatkan efektifitas pengawasan serta meningkatkan validitas dan akurasi data eksport-import. Penerapan system NSW adalah melalui pengoperasian portal Indonesia-NSW (INSW) yang merupakan fasilitas layanan public yang terintegrasi secara elektronik, yang dapat diakses melalui jaringan internet (public network), melalui system resmi INSW dengan nama domain www.insw.go.id.
Pada lingkup perusahaan pemegang pengelolaan pelabuhan yaitu PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) I – IV system INSW dikenal sebagai system Inaportnet yang merupakan bagian dari system kepabeanan secara elektronik guna memperlancar arus lalu lintas barang dan mempercepat penanganan perizinan kapal serta petikemas di pelabuhan untuk meningkatkan kinerja penanganan kegiatan perdagangan sehingga dapat meningkatkan daya saing dan merangsang investasi. Berdasarkan peta jalan inaportnet, Tanjung Priok secara penuh menerapkan system tersebut pada tahun ini, meskipun butuh penyesuaian. Adapun pelabuhan yang masih mengembangkan inaportnet hingga 2011 adalah Cabang Pelabuhan Tanjung Perak-Surabaya (PT. Pelindo III), Cabang Pelabuhan Belawan (Medan), Cabang Pelabuhan Palembang dan Cabang Pelabuhan Panjang-Lampung (PT. Pelindo I).


0 comments