boating Supply and Marine Electronics

Cutlass / Marine Bearings	Damper Plates	Engine Contols / Engine Parts
Engine Controls	Engine Monitoring	Engine Mounts
Engine Paint	Engine Pumps	Engines / Parts
Fuel Filters & Baja Filters	Fuel Monitoring	Fuel Parts / Supplies
Fuel Tanks	Impellers	Lubricants / Engine Additives
Propellers	Repair Manuals	Shaft Couplings
Starters / Alternators	Stuffing Boxes	Thrusters
Trim Tabs	Trolling Motor Accessories	Trolling Motors

CYBERHULL Web based Hull Maintenance and Data Management System

CyberHull is the modern way to manage vessel's Hull, Piping and Machinery Maintenance related information. It is a complete environment containing intelligent drawings of Hull & Piping in which you can continuously store and access information related to thickness gauging, defect list, repair plan, painting for any region and any piping system.

We have designed this product as a fully managed service in which, we will manage the basic data generation of hull and piping, data warehousing, survey data acquisition and updating as an end to service with very flexible ownership rates.

 

Creating 'After the jump' summaries

Print

After the Jump is a feature which lets you create expandable post summaries in your blog posts, so longer posts appear as an intro with a link to Read More
Creating jump breaks in your blog posts can be easily done right from the post editor, without the need for any HTML changes. First, decide where in the post you want to create the jump break, and place your cursor in that position:


Once your mouse cursor is placed at the jump point, simply click the Insert Jump Break toolbar icon:

CyberSMART Planned Maintenance Software and Inventory Tracking System

Our software portfolio becomes full circle with the presence of a modular maintenance and Spares Inventory tracking system comprising of a full fledged planned maintenance system and a comprehensive Inventory management system.

Both modules work independently as well as an integrated package delivering seamless information and data management between office and floating assets like ship and rigs. The database can be deployed using SQL server for large fleet or MS access incase of lean systems and single terminal installation serving small fleet.

Our package works in any client server network running windows operating system and holds very less space for residing the application. The general features of the package includes:

CyberMaster :Ship Stability and Longitudinal Strength Indicating Software

CybermasterTM is an onboard ship load and stability indicating software (generally known as 'Loadicator') which works on Windows Operating System. Approvals from all leading classification societies make CybermasterTM a standard application with familiar user end graphics and ensure high level accuracy in all outputs. This software is interface ready with various sensing devices and can be delivered as a package along with tank level gauging and Valve Remote control systems using various communication protocols. CybermasterTM with different modules can be customised for FPSO, General Cargo Vessel, Bulk Carriers, Oil/Chemical Tankers, Gas Carriers, Container Vessels, Passenger Vessels, Semi-Submersibles and Jackup Rigs. Over 450 vessels are using CybermasterTM worldwide and is supported by a strong technical team of engineers for development and client support.

Terdakwa Kasus Korupsi Pengadaan Kapal Cepat Dituntut 4 Tahun

Biak – HK, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pengadaan perahu cepat untuk Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Kabupaten Supiori, Papua, pada Kamis (19/2) sore, dituntut pidana empat tahun penjara serta denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam amar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Eko Wahyudi mengatakan bahwa terdakwa HK secara sah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan pasal 2 UU No 31 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.
Jaksa Eko mengakui, tuntutan lain terdakwa HK juga diharuskan membayar uang penganti sebesar Rp3 juta subsider tiga bulan kurungan serta membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.

BERITA PRAKIRAAN CUACA MARITIM UNTUK PELAYARAN DISEBAGIAN PERAIRAN INDONESIA BAGIAN BARAT

1 PERINGATAN CUACA BURUK : Gelombang Laut dengan tinggi 1,5 sampai 2,5 meter berpeluang terjadi di : Laut Sulu, Laut Cina Selatan, Perairan Utara Kalimantan, Perairan Utara Sambas, Perairan kepulauan Anambas, Perairan Timur Batam, Perairan Timur kepulauan Riau, Selat Karimata bagian Utara dan Perairan Utara Bangka .

2 RINGKASAN KONDISI CUACA :
Dari Citra Satelit Cuaca terlihat Daerah Liputan Awan dan Hujan, sebagian besar konsentrasi Awan dan Hujan berada di Indonesia Barat Sekitar dan Selatan Khatulistiwa dan sebagian besar Indonesia Tengah Selatan Khatulistiwa Sedangkan Indonesia Timur bagian Barat sekitar dan sebelah Selatan Khatulistiwa .
Angin diatas wilayah Perairan Indonesia Barat umumnya Utara Khatulistiwa bertiup dari arah Timur laut sampai Tenggara Sedangkan di Selatan Katulistiwa Angin dari Arah Selatan hingga Barat laut dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 20 knot atau 10 sampai 36 Km / Jam .

Mari Dukung Laut Indonesia, the best sea in the World

Indonesia telah dikenal dunia sebagai Negara Kepulauan, “Archipelagic State” yang memiliki potensi sumber daya alam dan kekayaan laut yang sangat berpolah. Bahkan banyak Cendekiawan Internasional menyebut kawasan perairan laut Indonesia tropis berdaya dukung alam yang tinggi dengan kemampuan “Mega biodiversity”. Latar belakang geografis dan astronomis yang kita miliki tentu memberi kebanggaan tersendiri sebagai anak bangsa.

Data menunjukkan, dari Sabang sampai Merauke, luas lautan Indonesia sekitar 3,1 juta Km2, ZEE 2,7 juta Km2 dan panjang pantai 81.000 km (nomor empat di dunia) yang mengandung potensi ekonomi yang bernilai ekonomis tinggi. Potensi lestari total ikan laut menunjukkan angka 7,5 % (6,4 juta ton/ tahun) dari potensi dunia. 24 juta hektar perairan laut dangkal Indonesia cocok untuk usaha budi daya laut (mariculture) ikan kerapu, kakap, baronang, kerang mutiara, teripang, rumput laut, dan biota laut lain yang bernilai ekonomis tinggi dengan potensi produksi 47 juta ton/tahun. Nilai ekonomi total dari produk perikanan dan produk bioteknologi perairan Indonesia diperkirakan mencapai 82 miliar dolar AS per tahun.

Hukum Laut atau Hukum Maritim?

Hukum Laut atau Hukum Maritim?
Oleh Dhiana Puspitawati, SH. LLM. PhD
Dosen Fakultas Hukum Universitas Hang Tuah Surabaya


Perkembangan masalah kelautan belakangan ini sangat menggembirakan. Diawali gagasan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar untuk membentuk kaukus kelautan di tubuh DPR serta kesiagaan Marinir menjaga lima pulau terluar di perairan selatan Indonesia yang berbatasan dengan Timor Leste dan Australia. Setelah itu, optimisme KSAL untuk mengamankan Selat Malaka yang rawan akan terorisme dan perompakan serta usul Prof Dr Dimyati Hartono untuk membentuk peradilan maritim yang khusus menangani kasus maritim. Hal-hal tersebut merupakan bukti meningkatnya kepedulian terhadap ocean affairs. Tetapi, bila kita cermati, timbul kebingungan dalam memahami istilah laut dan maritim. Apalagi, jika disertai kata hukum sehingga menjadi hukum laut dan hukum maritim. Memang, kedua istilah itu jatuh dalam lingkup ocean affairs, tetapi mempunyai ruang lingkup yang berbeda.

Pakar Hukum Laut: Indonesia Bukan Negara Maritim!

JAKARTA - Pakar Hukum Laut Hasyim Jalal menegaskan Indonesia bukanlah negara maritim. Indonesia hanyalah negara kepulauan yang bercita-cita ingin menjadi negara maritim.

Menurutnya negara maritim adalah negara yang mampu mengelola sumber daya laut. Sedangkan negara kepulauan adalah negara yang terdiri dari banyak pulau. "Perlu kita bedakan," ungkapnya ketika membuka seminar kelautan untuk wartawan Selasa 4 Agustus malam.

Dalam seminar kelautan di Putri Dutung Cottage itu, Hasyim mengatakan saat ini justru negara kontinental yang mampu menjadi pentolan. Misalnya saja India, China, dan Korsel, padahal seharusnya Indonesia bisa lebih menonjol karena merupakan negara yang memiliki laut yang cukup luas.

Sayang ada banyak hal yang tidak dipahami oleh bangsa Indonesia mengenai wilayah kelautannya. Dan yang paling mendasar adalah tentang batas laut.

"Hilangnya Sipadan dan Ligitan, serta munculnya masalah Ambalat, adalah ketidakpahaman kita soal mana batas wilayah maritim dan teritorial," ungkapnya.

Industri Perkapalan Butuh Insentif Pajak Impor

SURABAYA,KOMPAS - Perampingan 900 karyawan PT PAL Indonesia (Persero) tak perlu terjadi jika pemerintah memberikan dukungan serius pada industri perkapalan dalam negeri. Karena itu, campur tangan pemerintah sangat dibutuhkan agar perusahaan kapal berkelas internasional ini bangkit dari keterpurukannya.

Meski perampingan karyawan telah dilakukan, pemeritah tetap harus campur tangan dalam pengananan industri-industri galangan kapal Indonesia. "Ini penting karena sekitar 70 persen komponen industri kapal masih impor sehingga butuh intervensi dari pemerintah," kata Ketua Umum Serikat Pekerja PT PAL Indonesia (Persero) Yuniarto Leksana, Selasa (16/2/2010) di Surabaya.

Sebagian besar komponen kapal harus diimpor karena tak ada industri penunjang di Indonesia. Komponen-komponen tersebut, antara lain mesin pokok, genset, pompa, dan boiler .

Politeknik Perkapalan ITS Buka Program Teknik K3

Surabaya (ANTARA News) - Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya (PPNS) ITS Surabaya membuka Program Studi Teknik Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PSTK3) yang berjenjang Diploma 4 (D4).

"Program studi baru itu akan diresmikan Mendiknas Mohammad Nuh bersama Menakertrans Muhaimin Iskandar pada 20 Februari mendatang," kata Direktur PPNS ITS Ir. H. Muhammad Mahfud, M.MT di Surabaya, Kamis.

Namun, katanya, Menakertrans akan meresmikan pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) di lingkungan ITS yang selama ini hanya dimiliki perusahaan.

Potensi Maritim Nasional: Berkah atau Petaka?

Potensi Maritim Nasional: Berkah atau Petaka? Dengan luas lautnya yang dua-pertiga lebih dari besar dari daratannya, Indonesia tak pelak lagi merupakan sebuah negara kepulauan (archipelagic state) bahkan sesungguhnya negara kepulauan terbesar di dunia. Karenanya, cukup beralasan menjadikan lautan sebagai salah satu sumber, jika tidak mau disebut sebagai sumber utama, perekonomian bangsa ini. Ketangguhan bidang maritim telah terbukti ketika Indonesia diterpa krisis ekonomi pada 1997. Potensi maritim nasional adalah satu-satunya bidang yang tidak terkena dampak negatif. Sumber daya maritim kita, mulai dari perikanan, energi dan mineral, wisata bahari, dan lain sebagainya, tidak berbau utang luar negeri. (Kata pengantar Wakil Presiden Hamzah Haz untuk buku Laode M Kamaluddin, Pembangunan Ekonomi Maritim di Indonesia, Gramedia, Jakarta, 2002). Dalam bahasa lain, potensi maritim nasional adalah berkah.

Kapal Selam Indonesia, Armada Paling Ditakuti

Fakta membuktikan, kapal selam merupakan armada perang yang paling ditakuti musuh. Bukan apa-apa, sepanjang Perang Dunia (PD) I dan PD II, kapal selam memiliki rekor tertinggi dalam menenggelamkan kapal atas air dibandingkan jenis armada perang lainnya, bahkan pesawat tempur sekali pun. Keandalan kapal selam memang tak diragukan lagi. Semasa PD I misalnya, ia mampu menenggelamkan 5.755 kapal transportasi. Sementara itu, kapal sejenis yang berhasil ditenggelamkan kapal atas air hanya 217 kapal. Begitu juga pada PD II. Kapal selam mampu menenggelamkan 3.138 kapal atas air. Bandingkan dengan pesawat tempur yang berhasil menenggelamkan 1.715 kapal atas air. Sedangkan kapal atas air hanya mampu menenggelamkan 650 kapal musuh.
”Keandalan kapal selam, dengan torpedonya, sebagai senjata pamungkas taktis maupun strategis di laut sudah melegenda,” kata Prof Dr Ir Indroyono Soesilo, Kepala Badan Riset Kelautan dan Perikanan (BRKP saat Peluncuran dan Bedah Buku Kapal Selam Indonesia pertengahan Maret 2008. Buku yang ditulis Indroyono dan wartawan Suara Pembaruan Ir Budiman MSi ini dibedah oleh Peneliti Senior CSIS Dr Eddy Prasetyono dan Redaktur Senior Kompas Dr Ninok Leksono.

GELIAT SEJARAH MARITIM DI SEMARANG

Mengakhiri tahun 2007, Kota Semarang memperlihatkan kegiatan positif bagi kajian sejarah maritim Indonesia. Adalah Universitas Diponegoro (Undip) yang membuka program Magister Ilmu Sejarah dengan kajian khusus Sejarah maritim dan pada 15 Desember 2007 menye-lenggarakan Seminar Internasional Sejarah Maritim. Sebagai Perguruan Tinggi yang wilayah kajiannya di daerah pesisir Undip memiliki tanggung jawab moral untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan maritim nasional. Lembaga pengkajian disiplin ilmu sejarah khususnya sejarah maritim merupakan barang langka di Indonesia padahal konfigurasi fisik negara kita adalah kepulauan yang sebagian besar berupa lautan. Kurangnya pe-mahaman sejarah dan sisial budaya maritim mengakibatkan timbulnya kebijakan-kebijakan yang justru mematikan potensi sumber daya maritim. Sebagai contoh, relokasi masyarakat Ba-jo ke pedalaman dan kebijakan ekspor pasir laut merupakan gambaran yang begitu gamblang betapa aspek kelautan dipahami secara salah. Penggeseran Orang Bajo ke pedalaman mencabut akar sosial budaya mereka sebagai suku pelaut yang selama ini terbukti arif memperlakukan lingkungan laut sebagai sum-ber penghidupan mereka. Demikian pula dengan kebijakan ekspor pasir laut kepulauan ke Singapura yang ternyata lebih mempertimbangkan profit jangka pendek dan sama sekali tidak memperhatikan aspek konservasi dan kedaulatan wilayah negara. Keuntungan yang diperoleh dari ekspor pasir laut sama sekali tidak sebanding dengan harga kerusakan lingkungan laut yang ditimbulkan dan potensi hilangnya pulau-pulau terluar yang menjadi dasar pengukuran laut wilayah Indonesia. Bagian yang lebih memprihatinkan adalah lemahnya kesadaran sejarah maritim Indonesia. Selama ini orang Indonesia hanya disodori kebesaran kerajaan maritim Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan-kerajaan pesisir nusantara lainnya tanpa dapat mengambil makna mengapa di masa lalu bangsa Indonesia bisa berjaya di lautan. Orang Indonesia juga tidak pernah belajar dari bangsa-bangsa Eropa khususnya Belanda yang mampu mengamankan per-airan nusantara dan sekaligus menjadikan laut nusantara untuk kemakmuran negerinya. Sebagai bukti saat ini Pemerintah masih dipusingkan dengan efektivitas kegiatan keamanan laut padahal pada abad ke-19, Pemerintah Hindia Belanda telah mendirikan Gouvernement Marine (GM) sebuah badan tunggal eksekutif yang mengurusi masalah-masalah keamanan laut nusantara dan terbukti efektif. Ditengarai Amerika Serikat mengikuti langkah Hindia Belanda ini dengan mendirikan US Coast Guard (USCG) yang sampai saat ini terbukti ampuh mengamankan kepentingan maritim non pertahanan negara adi daya tersebut. Penyelenggaraan Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Fakultas Sastra Universitas Diponegoro Semarang ini mengambil tema Dina-mika Kemaritiman Dalam Perspektif Sastra dan Sejarah. Kegiatan ini secara khusus diseleng-garakan dalam rangka purnabakti dua guru besar Sejarah dan sastra Undip yaitu Prof. Dr. AM Djuliati Suroyo dan Prof.Dr.Th Sri Rahayu Prihatmi,MA. Gubernur Jawa Tengah membuka seminar yang menampilkan empat pemakalah yang membahas masalah-masalah kesejarahan maritim. Pemakalah pertama Prof.Dr. AB Lapian dari Universitas Indonesia menyajikan makalah yang berjudul Lima Puluh Tahun Wilayah Republik Indonesia yang memaparkan dinamika kelahiran Deklarasi Juanda 13 Desember 1957 dan arti penting deklarasi tersebut bagi keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sita van Baemmelen memaparkan makalahnya yang berjudul Sejarah Daerah Tahun 1950-an dan Dekonstruksi "Kisah Besar" Integrasi Nasional, mencoba merekonstruksi serangkaian peristiwa selama dekade 1950-an tentang hubungan pusat dan daerah yang penuh gejolak dan kemudian mengarah pada integrasi nasional. Guru Besar Sejarah dari Universitas Gadjah Mada ,Prof Dr. Djoko Suryo menyajikan makalah dengan judul Dunia Maritim Nusantara :Menyatukan Sejarah Masyarakat dan Bangsa Indonesia yang memberikan kesimpulan bahwa dunia bahari memiliki kekuatan untuk berperan dalam proses pembentukan sejarah masyarakat Indonesia. Sementara Prof. Dr. Edi Sedyawati mengemuka-kan makalah dengan judul Penataan Air Dalam Masyarakat Jawa kuno yang memberikan informasi menarik tentang pengaturan aspek – aspek kehidupan yang terkait dengan perairan (darat dan laut) di kerajaan-kerajaan Jawa Kuno. Magister Ilmu Sejarah Penyelenggaraan program magister Ilmu Sejarah memang bukan barang baru di berbagai Universitas terkemuka di Indonesia seperti UI dan UGM. Namun demikian fokus kajian tentang Sejarah Maritim masih terbilang langka di negara kepulauan ini. Tentu saja terobosan Undip me-nyelenggarakan Program Pasca Sarjana Ilmu Se-jarah dengan kekhususan kajian sejarah Maritim patut diacungi jempol di tengah dahaga rakyat Indonesia akan informasi kesejarahan yang ber-aspek kemaritiman. Penyelenggaraan program ini tidak terlepas dari kesiapan potensi yang dimiliki oleh Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Undip. Disana terdapat 10 tenaga pengajar berkwalifikasi doktoral dan enam diantara telah mencapai predikat guru besar ilmu sejarah dan sastra. Disamping itu Undip juga menda-tangkan empat dosen tamu dari UI, UGM dan LIPI untuk mengajar di program magister ilmu Sejarah. Jurusan Undip juga bekerja sama dengan Depar-temen Kelautan dan Perikanan (DKP) telah berhasil menerbitkan buku Sejarah Maritim Indonesia jilid I. Buku ini berisi perkembangan dunia maritim Indonesia multiaspek seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan yang tergambar dalam catatan karya-karya sastra Indonesia dan catatan-catatan orang-orang Eropa dan Cina yang telah berkunjung di wilayah nusantara. Ketua Program Magister Ilmu Sejarah Undip, Prof. Dr. Djuliati Suroyo mengatakan bahwa pi-haknya saat ini sedang menjajagi kerja sama bi-dang kelautan dalam bidang pendidikan dan riset Sejarah Maritim dengan badan-badan yang ber-gerak di bidang kelautan termasuk dengan TNI Angkatan Laut. Guru Besar Ilmu Sejarah ke-2 Undip setelah alm. Prof Dr Hamid Abdullah ini, berharap para perwira TNI AL dapat mengikuti pendidikan di program yang dipimpinnya itu karena dalam dunia militer belajar sejarah identik dengan belajar strategi. Pernyataan ini diamini oleh Kasubdisjarah Dispenal Kolonel Laut (KH) Aris Priyono yang pada bulan November 2007 bersama-sama dengan Kapusjarah TNI Brigjen TNI Agus Gunaedi Pribadi, melakukan studi banding ke Nederland Instituut Militaire Historie (NIMH) atau Pusat Sejarah Militer Belanda. Sejarah militer termasuk sejarah angkatan laut telah menjadi salah satu aspek dalam me-nentukan kebijakan-kebijakan strategis angkatan bersenjata Belanda. Sejak tahun 2007, Program Magister Ilmu Sejarah membuka pendaftaran mahasiswa se-banyak dua kali dalam setahun yaitu pada bulan Januari untuk kegiatan belajar mengajar semester ganjil dan bulan Mei untuk semester genap. Beban studi sebanyak 40 SKS dengan lama studi di program magister Sejarah Undip selama empat semester maksimal 10 semester. Dengan adanya kajian akademik Sejarah Maritim Indonesia ini diharapkan bangsa ini lebih memahami jati dirinya sebagai bangsa yang hidup di negara kepulauan dimana aspek kelautan harus mampu dikem-bangkan sebagai sarana untuk kejayaan negara dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.© (HS)