Loading...

Rabu, 31 Maret 2010

Kapal niaga tanpa surat PIB akan dihukum

Rabu, 31 Maret 2010

JAKARTA (Bisnis.com): Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) akan menindak tegas ribuan unit kapal niaga yang terbukti beroperasi di perairan Indonesia tanpa dilengkapi surat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan surat keterangan bebas pajak pertambahan nilai (SKB PPN).

Thomas Sugijata, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, menegaskan sikap lembaga yang dipimpinnya tersebut sebagai respon atas masukan dari kalangan pelaku usaha yang melaporkan adanya ribuan unit kapal niaga yang beroperasi mengangkut komoditas impor tanpa dilengkapi PIB dan SKB PPN.

Namun, penindakan tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa bukti yang kuat dan bantuan dari Diretorat Perhubungan Laut sebagai instansi yang seharusnya bertindak atas praktik tersebut. "Kalau begitu kita akan kerja sama [dengan Ditjen Perhubungan Laut]. Kita akan tertibkan kalau begitu. Kita akan minta data kapal 1000 itu yang mana saja,” jelas dia usai acara penandatanganan kontrak kinerja eselon II DJBC, hari ini.

Thomas menduga munculnya kasus tersebut kemungkinan ada hubungannya dengan penerapan azas cabottage atau kewajiban penggunaan armada berbendera Indonesia dalam kegiatan distribusi barang domestik. Namun, hal itu perlu dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Ditjen Perhubungan Laut selaku otoritas jasa angkutan laut.

“Meskinya seperti biasa. Kalau namanya kapal asing, kapalnya berbendera asing . Memang itu bukan objek dari Ditjen Bea dan Cukai. Kalau mereka ganti bendera, itu melanggar ketentuan. Tindak lanjutnya, kita akan kerjasama dengan Dephub,” tuturnya.

Namun, lanjut dia, perlu diperhatikan pula bahwa kapal asing juga berhak masuk ke perairan Tanah Air selama syarat dan ketentuan yang berlaku di Indonesia dipenuhi. Namun, jika ada yang terbukti mberganti bendera Merah Putih guna mengelabui petugas, maka wajib ditindak tegas agar. “Yang penting konsennya, kalau dia masuk Indonesia itu dia harus bayar bea masuk.”

Sebelumnya Indonesian NAtional Shipowner Association (INSA) memperkirakan ada lebih dari 1000 unit kapal niaga nasional yang beroperasi mengangkut komoditas impor tanpa dilengkapi PIB dan SKB PPN. Berdasarkan pemantauan INSA, 35% dari kapal-kapal tersebut bergerak di sektor angkutan tug and barge (tongkang), 30% kapal angkutan kargo umum, kontainer 10%, dan lain-lain 25%. Mendengar laporan tersebut, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) meminta pemerintah untuk menanggapi masalah tersebut.

Namun, Ditjen Perhubungan Laut enggan bertanggungjawab dan melemparkan permasalahan tersebut ke Ditjen Bea dan Cukai sebagai pihak yang harus bertindak.(msb)

sumber: bisnis.com


0 comments:

Poskan Komentar